Syarat Penting PNS Yang Ingin Mempunyai Usaha Sampingan
Ilustrasi (Jawapos)

Syarat Penting PNS Yang Ingin Mempunyai Usaha Sampingan

usaha sampingan- Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah menyatakan bahwa ada beberapa syarat bagi PNS yang ingin melakukan pekerjaan sampingan di luar pekerjaannya. Apa saja syaratnya?

Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerjasama Badan Kepegawaian Negara Satya Pratama menyatakan, PNS yang ingin memiliki usaha sampingan harus menyertakan izin dari atasannya. Pernyataan ini termasuk dalam kode etik yang harus dipenuhi oleh PNS.

“Meskipun sekarang ini secara hukum sudah tidak ada lagi larangan tegas bagi pegawai negeri sipil atau PNS untuk berwiraswasta, namun masih tetap ada etika yang harus dipatuhi.

Dan PNS terikat tidak hanya oleh ketentuan hukum, tetapi juga oleh prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik. Satya Sipil berkata, dia harus meminta izin kepada atasan

BACA JUGA  Bisnis Online untuk Pelajar Minim Modal & Mudah

Selain meminta izin kepada atasan di instansi tempatnya bekerja, syarat kedua adalah usaha sampingan yang digelutinya tidak boleh dalam bidang yang sama atau berkaitan dengan pekerjaannya sebagai PNS. Dengan kata lain, tidak akan ada benturan kepentingan dari perusahaan.

“Memperhitungkan konflik kepentingan atau dengan memilih bidang pekerjaan yang tidak ada hubungan dengan pekerjaannya,” ujarnya.

Selanjutnya, syarat ketiga adalah pegawai harus memastikan bahwa pekerjaan sampingannya tidak mempengaruhi kinerjanya di instansi pemerintah. “Ini berdasarkan azas kesopanan, yaitu tidak mengganggu konsentrasi atau mengganggu pada saat jam kerja,” ucapnya.

Ia menjelaskan, pemerintah sendiri tidak mengatur larangan usaha sampingan bagi PNS. Hal ini menuju pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

BACA JUGA  Peluang Bisnis Sampingan Dengan Modal Kecil

“Pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak secara tegas melarang Pegawai Negeri Sipil untuk berwirausaha,” tambahnya.

Peraturan tersebut mengubah aturan sebelumnya, Pasal 3 PP No. 30 Tahun 1980 yang secara tegas melarang pegawai negeri sipil untuk melakukan kegiatan wirausaha seperti perdagangan formal atau sampingan dan bertindak sebagai direktur atau komisaris. Artinya, aturan tersebut sudah tidak berlaku lagi karena telah diganti dengan PP 53 Tahun 2010.

Ia mengimbau kepada PNS yang memiliki usaha sampingan untuk tetap menjalankan kewajibannya sebagai PNS dan mematuhi larangan tersebut. Ia mengatakan, pengawasan akan dilakukan oleh Petugas Orientasi Staf (PPK) Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

BACA JUGA  Peluang Bisnis Usaha Sampingan Yang Perlu Anda Coba

“Dalam konteksnya, PPK berkewajiban untuk memastikan PNS menjalankan kewajibannya dan menaati peraturan yang ada. Mengawasi apakah PNS menjalankan kewajibannya (Pasal 3 PP No 53 Tahun 2010) dan mematuhi larangan (Pasal 4 PP yang sama),” pungkasnya.