BPJS Kesehatan Gelar Strategi Antisipasi Kecurangan JKN-KIS
Foto: BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan Gelar Strategi Antisipasi Kecurangan JKN-KIS

BPJS- Ali Ghufron Mukti Direktur BPJS Kesehatan, mengungkapkan peran penting Satuan Pengawas Intern Rumah Sakit (SPI RS) untuk menjaga keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Ia mengharapkan SPI RS dapat melakukan pendampingan agar JKN-KIS dapat terlaksana dengan efektif dan efisien.

Dalam diskusi panel peluncuran perdana dan Program Pengakuan Profesi Sertifikasi Qualified Healthcare Internal Auditor (QHIA), Pemerintah menjelaskan bahwa upaya pengawalan ini penting dilakukan untuk mencegah kerugian Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan akibat penipuan.

“Perlu dipahami secara bersama bahwa segala tindakan kecurangan dan perbuatan fraud sekecil apapun dalam pelaksanaan program JKN-KIS adalah perbuatan yang melanggar hukum.

Karena hal tersebut, mari perkuat kerjasama dan komitmen kita dalam mewujudkan pengelolaan program JKN-KIS yang bebas dari segala bentuk tindak fraud.”

Ghufron mengatakan dalam keterangan yang tertulis, Minggu (10/10/2021) bahwa keberadaan rumah sakit yang kompeten dan terakreditasi SPI RS diharapkan dapat mencegah terjadinya fraud secara optimal.

Dijelaskannya, peran SPI tidak hanya proaktif dalam mencegah fraud, mendeteksi indikator fraud, dan mendorong budaya anti fraud.

Tetapi juga dapat mendorong dan memastikan pelayanan JKN-KIS memenuhi standar mutu yang telah berlaku, sehingga dapat meningkatkan keselamatan pasien dan kepuasan bagi peserta.

Ghufron berharap SPI RS dapat memastikan implementasi pengendalian internal dan manajemen risiko diterapkan secara efektif.

Sehingga perannya dapat mendukung good governance, memastikan hak dan kewajiban yang tertuang dalam perjanjian kerjasama antara rumah sakit dengan BPJS Kesehatan terlaksana dengan sangat baik.

Ia juga menambahkan, SPI RS juga berperan dalam memastikan rumah sakit mematuhi aturan atau regulasi yang berlaku.

“Memang di masa pandemi COVID-19 saat ini banyak sekali tantangannya, terutama dalam penerapan implementasi pencegahan tindak fraud.

Ketidakpastian selama masa pandemi seperti sekaang ini membutuhkan pengambilan keputusan yang cepat, dan ini tidak terkecuali pada kemungkinan untuk melakukan kecurangan.

Auditor internal juga harus memahami proses bisnis, mengidentifikasi risiko, dan dapat memberikan peringatan dini. Ini harus diantisipasi bersama oleh semua pihak yang bersangkutan termasuk auditor atau SPI RS.” Ucapnya.

Lebih lanjut lagi ia juga menjelaskan, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, BPJS Kesehatan diamanatkan untuk membangun sistem pencegahan fraud yang dilaksanakan secara sistematis, terstruktur dan komprehensif.

Untuk itu, Govron mengungkapkan, pihaknya telah menetapkan siklus pencegahan fraud dalam program JKN-KIS, meliputi langkah-langkah pencegahan fraud, prosedur pendeteksian potensi fraud, dan penanganan prosedur fraud dalam program JKN.

Selain itu sambungnya, BPJS Kesehatan juga mengembangkan kebijakan dan pedoman, mengembangkan budaya pencegahan fraud, mengembangkan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada kualitas dan pengendalian biaya, serta membentuk tim pencegah kecurangan.

Check Also

Buruan Daftar! Kartu Prakerja Gelombang 21 Telah Dibuka

Buruan Daftar! Kartu Prakerja Gelombang 21 Telah Dibuka

Kartu Prakerja Gelombang 21 Telah Dibuka- Pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 21 telah dibuka hari ini, …

Hasil SBMPTN 2022

Pengumuman Hasil SBMPTN 2022

Hasil SBMPTN 2022 Vneews – Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) akan mempublikasikan Hasil Seleksi …

Begini Sejarah Singkat Berdirinya Organisasi Kesehatan Dunia

Begini Sejarah Singkat Berdirinya Organisasi Kesehatan Dunia

Begini Sejarah Singkat Berdirinya Organisasi Kesehatan Dunia- Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah digambarkan sebagai “penjaga …

Sejarah Taliban Setelah Berhasil Merebut Kekuasaan

Sejarah Taliban Setelah Berhasil Merebut Kekuasaan

Sejarah Taliban- Sejarah Taliban terhadap Afghanistan kembali disorot setelah berhasil merebut kekuasaan beberapa waktu lalu. …

Asruron: Selain Halal MUI Sebut Vaksin Zifivax Punya Efikasi 81%

Selain Halal MUI Sebut Vaksin Zifivax Punya Efikasi 81% Begini Jelasnya

Selain Halal MUI Sebut Vaksin Zifivax Punya Efikasi 81%- Majelis Ulama Indonesia (MUI) baru saja …